News

Kajian Peningkatan Akses Layanan Leukimia Indonesia Kajian komprehensif yang dilaksanakan untuk menjawab tantangan kesenjangan akses dan pembiayaan layanan leukemia di Indonesia. Di tengah meningkatnya beban penyakit tidak menular (NCDs) dan populasi yang terus menua, studi ini menyoroti urgensi reformasi kebijakan guna memastikan hak atas layanan kesehatan yang setara bagi seluruh pasien leukemia, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Kajian ini mengintegrasikan analisis kebijakan, pembiayaan kesehatan, serta perspektif klinis untuk memetakan hambatan sistemik dalam penyediaan layanan yang berkualitas. Melalui pendekatan berbasis data dan konsultasi mendalam dengan klinisi, pembuat kebijakan, serta pemangku kepentingan kunci, studi ini menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat skema pembiayaan, meningkatkan efisiensi tarif INA-CBG, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi diagnostik dan terapi inovatif. Hasil kajian ini menjadi rujukan dalam mendorong perbaikan kebijakan reimbursement dan transformasi layanan kanker nasional, sekaligus menegaskan peran KBI sebagai mitra strategis dalam menghadirkan solusi kebijakan kesehatan yang berdampak nyata dan berkelanjutan.

Kajian Perluasan Layanan Jantung di Indonesia Analisis Strategis Perluasan Layanan PCI Berbasis IVUS dalam Skema JKN merupakan proyek yang dilaksanakan KBI Consulting & Training untuk mendukung penguatan layanan penyakit jantung di Indonesia. Berangkat dari tantangan akses dan keterbatasan pemanfaatan teknologi intervensi kardiovaskular dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kajian ini berfokus pada identifikasi peluang implementasi kebijakan perluasan layanan Percutaneous Coronary Intervention (PCI) yang dipandu Intravascular Ultrasound (IVUS). Dengan pendekatan berbasis bukti, KBI menghadirkan analisis komprehensif guna mendorong peningkatan kualitas layanan, akurasi tindakan medis, serta pemerataan akses bagi pasien penyakit jantung koroner.Melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan kunci di sektor kesehatan, termasuk forum multidisiplin bersama klinisi dan ahli pembiayaan kesehatan, KBI menyusun white paper strategis yang memberikan rekomendasi realistis dan terukur bagi implementasi kebijakan. Hasil kajian ini menghasilkan peta jalan kebijakan dan rekomendasi implementatif yang menjadi rujukan dalam diskusi perluasan layanan PCI berbasis IVUS di tingkat nasional. Proyek ini menegaskan peran KBI sebagai mitra terpercaya dalam menjembatani aspek klinis, kebijakan, dan pembiayaan kesehatan untuk menghasilkan solusi yang berdampak nyata bagi penguatan sistem layanan jantung di Indonesia. Dokumen lengkap dapat dibaca disini : Klik Disini

Kajian Kebijakan Penghapusan Masa Tunggakan JKN Peserta PBPU Kajian ini merupakan hasil kerja sama antara PT Kalta Bina Insani dan BPJS Kesehatan untuk menganalisis preferensi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) terhadap rencana kebijakan penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Studi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah peserta PBPU yang menunggak, dengan nilai tunggakan yang terus meningkat. Kajian dilakukan melalui metode penelitian campuran di 5 provinsi terpilih, yaitu Riau, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Pendekatan kuantitatif dilaksanakan berupa survei singkat peserta PBPU kelas 3 menunggak 24 bulan, peserta aktif dan peserta on/off, serta analisis data sekunder. Sedangkan metode kualitatif dilakukan melalui FGD bersama peserta PBPU kelas 3 menunggak 24 bulan serta wawancara mendalam dengan Kader JKN dan petugas BPJS Kesehatan kantor cabang. Temuan menunjukkan bahwa penyebab utama tunggakan adalah keterbatasan ekonomi struktural dan pendapatan yang tidak tetap, bukan semata persoalan kepatuhan administratif.Terkait opsi kebijakan, mayoritas responden (57,56%) menyatakan tidak setuju apabila penghapusan hanya dilakukan sebagian melalui pembatasan masa tunggakan dari 24 bulan menjadi 12 bulan, karena sisa tunggakan dinilai masih terlalu besar dan tetap sulit dilunasi. Bahkan, dalam skema tersebut, banyak responden menyatakan tetap tidak mampu melunasi kewajiban yang tersisa.Sementara itu, 99% responden menyatakan setuju terhadap penghapusan tunggakan total. Namun demikian, temuan penting menunjukkan bahwa 65,4% responden tetap menyatakan tidak mampu melanjutkan pembayaran iuran rutin apabila besaran iuran tetap seperti saat ini, meskipun tunggakan telah dihapuskan. Hal ini menegaskan bahwa persoalan tunggakan berkaitan erat dengan kemampuan bayar jangka panjang.Simulasi kebijakan menunjukkan bahwa penghapusan tunggakan berpotensi meningkatkan jumlah peserta aktif, namun kontribusinya terhadap penerimaan iuran relatif terbatas dibandingkan potensi peningkatan biaya layanan.Kajian ini merekomendasikan penghapusan tunggakan secara selektif dan berbasis data, disertai penguatan desain kebijakan penetapan besaran iuran dan mekanisme pembayaran yang lebih adaptif, guna menjaga keberlanjutan pembiayaan JKN dan mencegah terbentuknya tunggakan baru.

Kajian Analisis Kemampuan dan Kemauan Membayar Iuran pada Peserta PBPU Program JKN Kajian ini merupakan hasil kerja sama antara PT Kalta Bina Insani dan BPJS Kesehatan untuk menganalisis kemampuan (Ability to Pay/ATP) dan kemauan membayar (Willingness to Pay/WTP) iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kajian ini menggunakan metode penelitian campuran (kuantitatif dan kualitatif), di mana metode kuantitatif dilakukan melalui survei kepada keluarga PBPU di 10 provinsi terpilih, yaitu Provinsi Lampung, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara pendekatan kualitatif dilakukan di 3 provinsi terpilih berupa FGD dan di tingkat nasional berupa FGD dan wawancara mendalam dengan stakeholder relevan. Studi ini menjawab tantangan tingginya angka peserta PBPU tidak aktif, di mana penyebab utamanya adalah keterbatasan keuangan dan pendapatan yang tidak menentu. Temuan menunjukkan bahwa skema iuran saat ini berupa nominal per kelas perawatan masih bersifat regresif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan berbasis kemampuan finansial keluarga. Melalui rekomendasi skema iuran proporsional (minimal 5% dari total pendapatan keluarga), kajian ini menawarkan model pembiayaan yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan. Sebanyak 95% responden menyatakan bersedia membayar iuran berbasis persentase pendapatan, dan simulasi menunjukkan potensi peningkatan penerimaan iuran secara signifikan sekaligus menekan risiko tunggakan. Kajian ini dapat menjadi rujukan strategis dalam reformasi kebijakan iuran PBPU guna memperkuat keberlanjutan pembiayaan JKN dan meningkatkan kepatuhan peserta secara jangka panjang.

Kajian Advokasi Peningkatan Akses Layanan Kanker Paru Kanker paru adalah penyebab kematian tertinggi akibat kanker di Indonesia dimana implementasi kebijakan penatalaksanaannya yang belum menyeluruh dan terintegrasi mengakibatkan inefisiensi belanja kesehatan. Pemeriksaan molekuler esensial untuk mendapatkan terapi yang tepat (precision medicines) sesuai standar medis yang meliputi EGFR, IHK ALK dan IHK PD-L1, saat ini belum dapat diimplementasikan seluruhnya karena ketidakcukupan tarif INA-CBGs sehingga berdampak pada peningkatan beban finansial, psikososial, dan emosional pada pasien dan/atau keluarga. Kajian Advokasi Peningkatan Akses Layanan Kanker Paru merupakan langkah inisiatif yang dilakukan oleh KBI Research, Consulting, and Training berkolaborasi dengan Roche Indonesia. Pada kajian ini kami melakukan studi mengenai kepositifan ALK PD-L1 di Indonesia sebagai bukti berbasis data yang mendukung pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan perihal perluasan akses layanan kanker paru.  Melalui kolaborasi bersama pemerintah, asosiasi profesi, asosiasi medis, dan akademisi kami juga menghasilkan lembar kebijakan sebagai rekomendasi bagi pemangku kepentingan. Lembar kebijakan ini merekomendasikan perluasan akses pemeriksaan IHK ALK dan IHK PD-L1 melalui program JKN. Sejalan dengan rencana Pemerintah untuk mengimplementasikan kode Ina-Grouper khusus untuk diagnostik, inklusi pemeriksaan IHK pada tarif non-CBGs atau penyesuaian tarif INA-CBGs terkait dapat mendukung efisiensi anggaran dan peningkatan manfaat JKN khususnya bagi pasien kanker paru. Dokumen lengkap dapat dibaca disini : Klik Disini

Kajian Vaksinasi Herpes Zoster pada Dewasa dan Lansia Kajian Vaksinasi Herpes Zoster pada Dewasa dan Lansia merupakan inisiatif strategis yang dilaksanakan oleh KBI Research, Consulting & Training bekerja sama dengan GlaxoSmithKline (GSK)  untuk mendukung penguatan sistem kesehatan preventif di Indonesia. Melalui kajian ini, KBI menghadirkan analisis berbasis data dan perspektif strategis untuk mendorong pengembangan program vaksinasi dewasa yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama kajian adalah menyajikan data dan informasi dalam upaya memperkuat perlindungan kelompok dewasa dan lansia terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, sekaligus membuka peluang inovasi kebijakan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di era penuaan populasi. Didukung kolaborasi erat dengan kementerian, lembaga nasional, dan asosiasi profesi kesehatan, menghasilkan sebuah white paper strategis yang dirancang untuk membantu pengambil kebijakan memperluas akses vaksinasi dewasa di Indonesia. Proyek ini menegaskan komitmen KBI dalam mendukung transformasi sistem kesehatan yang lebih tangguh melalui perlindungan kelompok rentan.  White paper lengkap dapat dibaca disini : Klik Disini