Kanker paru adalah penyebab kematian tertinggi akibat kanker di Indonesia dimana implementasi kebijakan penatalaksanaannya yang belum menyeluruh dan terintegrasi mengakibatkan inefisiensi belanja kesehatan. Pemeriksaan molekuler esensial untuk mendapatkan terapi yang tepat (precision medicines) sesuai standar medis yang meliputi EGFR, IHK ALK dan IHK PD-L1, saat ini belum dapat diimplementasikan seluruhnya karena ketidakcukupan tarif INA-CBGs sehingga berdampak pada peningkatan beban finansial, psikososial, dan emosional pada pasien dan/atau keluarga.

Kajian Advokasi Peningkatan Akses Layanan Kanker Paru merupakan langkah inisiatif yang dilakukan oleh KBI Research, Consulting, and Training berkolaborasi dengan Roche Indonesia. Pada kajian ini kami melakukan studi mengenai kepositifan ALK PD-L1 di Indonesia sebagai bukti berbasis data yang mendukung pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan perihal perluasan akses layanan kanker paru. 

Melalui kolaborasi bersama pemerintah, asosiasi profesi, asosiasi medis, dan akademisi kami juga menghasilkan lembar kebijakan sebagai rekomendasi bagi pemangku kepentingan. Lembar kebijakan ini merekomendasikan perluasan akses pemeriksaan IHK ALK dan IHK PD-L1 melalui program JKN. Sejalan dengan rencana Pemerintah untuk mengimplementasikan kode Ina-Grouper khusus untuk diagnostik, inklusi pemeriksaan IHK pada tarif non-CBGs atau penyesuaian tarif INA-CBGs terkait dapat mendukung efisiensi anggaran dan peningkatan manfaat JKN khususnya bagi pasien kanker paru.